Bergulirnya Jaminan Kesehatan Nasional atau dikenal dengan Universal Health Coverage di Indonesia yang dimulai sejak 2014 lalu, maka di dalam pelaksanaannya perlu diatur oleh aturan atau regulasi yang mengikat terutama. Apa saja aturan tersebut? Berikut kumpulannya:
Iklan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran, dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Iuran Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Baru Lahir Sehat Dalam Program Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan
- Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Nomor 52 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Iuran Jaminan Kesehatan
- Surat Edaran
- Surat Edaran Kepala BPJS Kesehatan Nomor 1295/V-01/0618 tentang Penjaminan Pelayanan FKRTL
- Surat Edaran Kepala BPJS Kesehatan Nomor 1444/V-01/0718 tentang Pembuatan SEP untuk Pasien Katarak & Fisioterapi
- Surat Edaran Kepala BPJS Kesehatan Nomor 544/V.01/0319 tentang Implementasi Perekaman Sidik Jari (Finger Print) Pada Pelayanan Rujukan
- Lain-lain
- Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 356/KTR/0818 | B/50/VIII/2018 tentang Pemanfaatan Data Online Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
- DAFTAR OBAT FORNAS UNTUK OBAT PROGRAM RUJUK BALIK TAHUN 2018
- User Manual Aplikasi V-Claim 1.0
- Kumpulan Penyelesaian Kasus Dispute dengan Pendekatan Audit Medis Kendali Mutu Kendali Biaya
Iklan
- Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/Menkes/518/2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
- 20 kasus terkait permasalahan koding
- 49 kasus terkait permasalahan klinis
- 3 kasus terkait permasalahan administrasi
- 2 kasus terkait permasalahan klinis dan mekanisme klaim
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kasus Dispute Klaim Nomor KS.02.03/3/1201/2017 | 401/BA/0717
- 9 kasus dispute medis
- 18 kasus dispute koding
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Nomor JP.02.03/3/1906/2017 | 780/BA/1217
- 165 aspek koding
- 10 aspek medis
- 7 aspek administrasi
- Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Nomor JP.02.03/3/2411/2018 | 620/BA/1118
- 208 aspek koding
- 63 aspek medis
- 10 aspek administrasi
- Hasil Pembahasan Rapat Dewan Pertimbangan Medis (DPM) – Kasus Dispute Medis Kedeputian Wilayah Jawa Barat Tahun 2018
- Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG Edisi 2
Iklan
- Peraturan Presiden (lihat Peraturan Presiden lainnya)
- Peraturan Menteri (lihat Peraturan Menteri lainnya)
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGENAAN URUN BIAYA DAN SELISIH BIAYA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBG) DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (CLINICAL ADVISORY) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
- Keputusan Menteri (lihat Keputusan Menteri lainnya)
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/MENKES/SK/XII/2012 TENTANG TARIF RUMAH SAKIT BERDASARKAN INDONESIA CASE BASED GROUP (INA-CBG)
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/MENKES/SK/V/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/359/2017 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA INFEKSI INTRAABDOMINAL
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/367/2017 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA EPILEPSI PADA ANAK
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/474/2017 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA PENYAKIT HIRSCHPRUNG
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/642/2017 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA PENYAKIT GINJAL TAHAP AKHIR
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/659/2017 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1/2018 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA THALASEMIA
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/481/2019 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA NYERI
Lihat Juga REGULASI LAIN:
- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri
- Surat Edaran
- Rangkuman Regulasi Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (halaman ini)
- Regulasi Lainnya
Iklan
Apa Kata Orang Bijak
Cara untuk memulai adalah berhenti bicara dan mulai bekerja.
Walt Disney
Yang menunjukkan jati diri kita adalah pilihan yang kita ambil, jauh melebihi kemampuan yang kita tunjukkan.
J. K. Rowling
Jangan menangisi sesuatu yang telah terjadi, tetapi tersenyumlah karena itu terjadi.
Dr. Seuss
Iklan
Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T., M.MRS. 